bukaan sydney hari ini martabetoto: Soal wacana penambahan komisi, Muhaimin: Masih lobi
fire-investigators.org - Headline Terkini | Informasi Terbaru dari Berbagai Sektor: 2024-10-31 07:21:27 Penulis: bukaan sydney hari ini martabetoto: Soal wacana penambahan komisi, Muhaimin: Masih lobi Komentar
bukaan sydney hari ini martabetoto Soal wacana penambahan komisi, Muhaimin: Masih lobi-lobi antarfraksiRabu, 25 September 2024 15:51 WI
bocoran sdy dari pusat martabetoto 。
Soal wacana penambahan komisi,bukaan sydney hari ini martabetoto Muhaimin: Masih lobi-lobi antarfraksi
- Rabu, 25 September 2024 15:51 WIB
"Nanti akan dibahas lagi karena tidak mungkin dalam waktu tinggal beberapa hari ini mengubah itu (jumlah komisi, red)," kata Cak Imin, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, wacana penambahan komisi tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh DPR masa jabatan 2024–2029 setelah pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Cak Imin mengatakan bahwa mekanisme penambahan komisi di DPR RI tidak perlu mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
"Akan tetapi, lebih kuat lagi kalau diubah di dalam UU MD3," katanya menambahkan.
Baca juga: Ketua DPR sebut wacana penambahan komisi sedang dimatangkan
Cak Imin mengaku tidak terlibat dalam pembahasan penambahan komisi bersama Fraksi PKB sehingga tidak mengetahui logika dari wacana penambahan tersebut.
"Urgensinya kayak apa? Katanya karena kementeriannya bertambah, tetapi apa benar kementerian bertambah? Kami juga belum tahu. Jadi, menurut saya belum bisa diputuskan periode ini. Silakan saja periode ke depan," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa wacana penambahan komisi di DPR sedang dimatangkan, menyusul adanya rencana penambahan kementerian pada kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Penambahan tersebut dapat terjadi setelah Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2045 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara) menjadi undang-undang.
Menurut Puan, kemungkinan penambahan komisi di DPR harus dilakukan agar bisa memperkuat kemitraan antara pemerintah dan legislatif. Adapun saat ini alat kelengkapan dewan di DPR RI terdiri atas sejumlah badan, dan 11 komisi.
"Jadi, itu sedang kami godok, dan kami laksanakan ya sesuai dengan mekanismenya," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).
Baca juga: Ketua MPR sebut wacana penambahan komisi DPR bukan bagi-bagi jabatan
Baca juga: Waka DPR sebut penambahan komisi di DPR masih wacana
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Artikel Terkait
Calon pimpinan MPR: PKS sebut HNW, PKB sebut Rusdi Kirana
Calon pimpinan MPR: PKS sebut HNW, PKB sebut Rusdi KiranaRabu, 2 Oktober 2024 16:24 WIBPimpinan seme2024-10-31Gol tunggal Witan antar Indonesia U
Piala Asia U-23Gol tunggal Witan antar Indonesia U-23 tekuk UAE U-23Selasa, 9 April 2024 05:31 WIBGe2024-10-31Nova puas pada kualitas pemain seleksi tahap kedua timnas U
Sepak Bola NasionalNova puas pada kualitas pemain seleksi tahap kedua timnas U-16Minggu, 31 Maret 202024-10-31Asnawi tampil 10 menit saat bawa Port FC menang di Liga Thailand
Sepak Bola DuniaAsnawi tampil 10 menit saat bawa Port FC menang di Liga ThailandSelasa, 2 April 20242024-10-31KPU: Lima daerah di Sumut lawan kotak kosong di Pilkada 2024
Pilkada 2024KPU: Lima daerah di Sumut lawan kotak kosong di Pilkada 2024Minggu, 29 September 2024 172024-10-31Persita Tangerang bermain imbang 3
Liga 1 IndonesiaPersita Tangerang bermain imbang 3-3 lawan Persib BandungSenin, 15 April 2024 18:102024-10-31
Komentar