togel bonus new member: Perludem: Perlu antisipasi duplikasi kecurangan pada Pilkada 2024
fire-investigators.org - Headline Terkini | Informasi Terbaru dari Berbagai Sektor: 2024-10-31 01:24:30 Penulis: togel bonus new member: Perludem: Perlu antisipasi duplikasi kecurangan pada Pilkada 2024 Komentar
togel bonus new member Perludem: Perlu antisipasi duplikasi kecurangan pada Pilkada 2024Rabu, 25 September 2024 22:40 WIBDi
no hk togel 。
Perludem: Perlu antisipasi duplikasi kecurangan pada Pilkada 2024
- Rabu,togel bonus new member 25 September 2024 22:40 WIB
semua perlu mengantisipasi duplikasi kecurangan, apalagi pada Pilkada 2024 ini cukup rawan mengingat pilkada dekat dengan konflikJakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, perlu antisipasi modus kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024, karena dikhawatirkan bisa diduplikasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Kalau dilihat dari putusan MK masalah Pilpres maupun Pileg hasilnya ada beberapa dugaan kecurangan, misalkan netralitas ASN, penggunaan fasilitas negara, dan lainnya bisa terulang lagi di daerah," kata Khoirunnisa di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, putusan MK terkait kecurangan Pemilu 2024 memang masih ada celah untuk dimanfaatkan lagi oleh oknum atau siapapun yang maju pada Pilkada serentak 2024.
Ia mengatakan, ada beberapa modus kecurangan pada Pemilu 2024 yang tidak dapat terbukti secara sah, padahal dalam kasat mata orang awam itu merupakan pelanggaran Pemilu.
Baca juga: Perludem: KPU perkuat verifikasi data guna hindari penggelembungan DPT
Untuk itu, Khoirunnisa mengaku khawatir para peserta kontestasi Pilkada 2024 mengikuti jejak atau modus yang digunakan pada waktu Pemilu kemarin.
"Karena MK menyatakan dalil dari pemohon tidak terbukti, kalau kita mau tarik kesimpulan MK menyadari bahwa Mahkamah kekurangan waktu untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk memberi keyakinan," tuturnya.
Ia menambahkan bahwa semua perlu mengantisipasi duplikasi kecurangan, apalagi pada Pilkada 2024 ini cukup rawan mengingat pilkada dekat dengan konflik.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu memetakan berbagai potensi kerawanan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
Baca juga: Perludem: KPU perlu gandeng BSSN hindari kebocoran data pilkada
"Melalui forum ini diharapkan segenap insan untuk dapat memetakan kembali potensi-potensi kerawanan pemilu ke depan," kata Hadi Kamis (19/9).
Ia menjelaskan ihwal ini sangat penting karena Sentra Gakkumdu memiliki tugas mengawal jalannya pesta demokrasi secara jujur dan adil, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi.
Selain itu, kinerja antarlembaga yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu sukses pada pemilu sebelumnya sebab telah melalui persiapan yang panjang.
"Yang diawali dengan pemetaan kerawanan pemilu oleh Bawaslu dan baru-baru saja kita sudah me-launching dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya untuk mengetahui potensi kerawanan masing-masing daerah," ujarnya.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
Artikel Terkait
Muzani: Pidato soal ajakan hidup sederhana tak untuk sosok tertentu
Muzani: Pidato soal ajakan hidup sederhana tak untuk sosok tertentuKamis, 3 Oktober 2024 16:05 WIBKe2024-10-31- Istana: Jokowi-Prabowo bicarakan berbagai hal saat makan malamSelasa, 8 Oktober 2024 22:16 WIBArsip2024-10-31
Pratikno pamitan dan berbagi kesan terkait kerja keras Jokowi
Pratikno pamitan dan berbagi kesan terkait kerja keras JokowiSelasa, 8 Oktober 2024 17:32 WIBMenteri2024-10-31Sufmi Dasco: Kabinet akan diumumkan Prabowo saat tanggal pelantikan
Sufmi Dasco: Kabinet akan diumumkan Prabowo saat tanggal pelantikanSelasa, 8 Oktober 2024 21:56 WIBA2024-10-3135 anggota DPRD Papua Barat periode 2024
35 anggota DPRD Papua Barat periode 2024-2029 dilantikRabu, 2 Oktober 2024 11:38 WIBSebanyak 35 angg2024-10-31Menteri PANRB: ASN yang tidak netral bisa kena sanksi teguran
Pilkada 2024Menteri PANRB: ASN yang tidak netral bisa kena sanksi teguran-pidanaSelasa, 8 Oktober 202024-10-31
Komentar