BSSN siapkan penguatan PDN dukung capaian program 100 hari Presiden
Kamis,totosydney toto911 7 November 2024 18:24 WIB
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian (tengah) didampingi Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Mayjen TNI Dominggus Pakel (kiri) dan Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sulistyo (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom/am.
BSSN berupaya menguatkan keamanan sistem elektronik pada data kependudukan dan catatan sipil Kementerian Dalam Negeri dalam masa tersebut, karena data dukcapil akan menjadi tulang punggung digitalisasi satu data terpadu.
Jakarta (ANTARA) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyiapkan program penguatan sistem Pusat Data Nasional (PDN) untuk mendukung capaian program 100 hari awal kerja Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Hinsa Siburian dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, mengatakan upaya tersebut sesuai dengan program prioritas ketiga Presiden dan Wapres, yakni reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
Selain itu, dia mengatakan bahwa BSSN berupaya menguatkan keamanan sistem elektronik pada data kependudukan dan catatan sipil Kementerian Dalam Negeri dalam masa tersebut.
Menurut dia, penguatan tersebut perlu karena data dukcapil akan menjadi tulang punggung digitalisasi satu data terpadu.
Baca juga: BSSN targetkan selesaikan rancangan SKKNI bidang tanggap insiden siber
Sementara itu, dia mengatakan bahwa BSSN sedang melaksanakan kegiatan pengamanan infrastruktur sistem elektronik yang diselenggarakan oleh masing-masing kementerian/lembaga yang sudah ada dari dulu maupun baru dibentuk oleh Presiden.
“Sesuai dengan Perpres 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara yang bertujuan untuk pengamanan infrastruktur sistem elektronik yang diselenggarakan oleh masing-masing kementerian/lembaga,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa beberapa keluaran yang diharapkan dari program tersebut adalah tersusunnya profil risiko kementerian/lembaga, terlaksananya asistensi pembentukan tim tanggap insiden siber pada kementerian/lembaga, maupun terselenggaranya uji komunikasi terenkripsi tim tanggap insiden siber sektor administrasi pemerintahan.
