togel kamera: Akademisi yakin Prabowo paham dampak jika tambah jumlah kementerian
fire-investigators.org - Headline Terkini | Informasi Terbaru dari Berbagai Sektor: 2024-10-30 19:24:32 Penulis: togel kamera: Akademisi yakin Prabowo paham dampak jika tambah jumlah kementerian Komentar
togel kamera Akademisi yakin Prabowo paham dampak jika tambah jumlah kementerianKamis, 26 September 2024 14:49 WI
sepeda nomor togelnya 。
Akademisi yakin Prabowo paham dampak jika tambah jumlah kementerian
- Kamis,togel kamera 26 September 2024 14:49 WIB
Saya meyakini pak Prabowo akan mempertimbangkan itu, karena dia paham betul soal anggaran pembangunan lima tahun ke depan, yang tentu kalau nomenklaturnya ditambah ya anggaran pasti bertambahJakarta (ANTARA) - Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin meyakini bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto sangat paham dampak yang timbul, jika menambah jumlah nomenklatur kementerian dalam pemerintahannya nanti, bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Ia membeberkan, salah satu imbas yang akan muncul bila jumlah nomenklatur kementerian dalam pemerintahan Prabowo-Gibran benar terjadi adalah anggaran yang bertambah. "Suka atau tidak suka pasti anggaran akan bertambah di tengah-tengah utang Indonesia yang besar dan defisit APBN yang juga tinggi," kata Ujang kepada ANTARA di Jakarta, Kamis. Menurut dia, Prabowo tidak boleh gegabah menentukan jumlah kementerian yang dipimpinnya, meskipun Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBN) 2025 menjamin keleluasaan untuk menambah jumlah kementerian. "Saya meyakini pak Prabowo akan mempertimbangkan itu, karena dia paham betul soal anggaran pembangunan lima tahun ke depan, yang tentu kalau nomenklaturnya ditambah ya anggaran pasti bertambah," ujar pria yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.
Baca juga: Gerindra sebut susunan kabinet Prabowo difinalisasi sebelum pelantikan
Ujang menambahkan, masyarakat hanya bisa menunggu kebijakan dari presiden terpilih tersebut, karena semuanya merupakan hak prerogatif presiden dalam menentukan jumlah nomenklatur kementerian. "Semua 'kanbelum tahu, apakah benar ada 44 kementerian seperti kata Ketua MPR Bambang Soesatyo atau di bawah itu, jadi lihat saja nanti," kata dia. Doktor (S3) Ilmu Politik Universitas Indonesia itu juga yakin, Prabowo dan timnya tentu telah menyiapkan langkah untuk menyiasati jika memang ada penambahan nomenklatur, agar tidak sampai mengeluarkan terlalu banyak biaya. Sebelumnya (9/9), Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU Kementerian Negara dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI usai seluruh fraksi partai politik menyampaikan pandangannya. Perubahan dalam RUU tersebut, di antaranya terdapat penyisipan Pasal 6A soal pembentukan kementerian tersendiri dan juga Pasal 9A soal presiden yang dapat mengubah unsur organisasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden kini bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, sehingga tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
Artikel Terkait
Pemkot Palembang tambah insentif RT jadi Rp1 juta/bulan
Pemkot Palembang tambah insentif RT jadi Rp1 juta/bulanJumat, 27 September 2024 11:05 WIBPemerintah2024-10-30PM Laos apresiasi Jokowi atas kontribusi promosikan relevansi ASEAN
PM Laos apresiasi Jokowi atas kontribusi promosikan relevansi ASEANRabu, 9 Oktober 2024 14:45 WIBWak2024-10-30Jokowi limpahkan Keppres IKN ke Prabowo karena pembangunan berlanjut
Pindahan Ibu KotaJokowi limpahkan Keppres IKN ke Prabowo karena pembangunan berlanjutRabu, 9 Oktober2024-10-30KSAU resmikan Skuadron Pendidikan Siber pada Kamis
KSAU resmikan Skuadron Pendidikan Siber pada KamisRabu, 9 Oktober 2024 15:26 WIBKSAU Marsekal TNI Mo2024-10-30Istri Gus Dur hadir ke MPR terima surat tak berlakunya TAP MPR II/2001
Istri Gus Dur hadir ke MPR terima surat tak berlakunya TAP MPR II/2001Minggu, 29 September 2024 12:02024-10-30Khofifah kembali masuk 500 muslim berpengaruh dunia 2025
Khofifah kembali masuk 500 muslim berpengaruh dunia 2025Rabu, 9 Oktober 2024 16:05 WIBGubernur Jawa2024-10-30
Komentar